Ada apa dengan banjir (Manusianya kah atau kebijakannya kah yang keliru)

Indramayu 09 Februari 2021. Tidak ada kebijakan yang salah bagi penguasa ( penguasa adalah pemimpin yang memimpin suatu wilayah atau daerah atau desa ). Selama masyarakatnya diam dan terbungkam dan terkebirinya sebuah demokrasi. Di era demokrasi saat ini. Sebuah kebijakan timbul daribawah ke atas (botom up) itulah istilah dalam sebuah kebijakan yang selalu didengang dengungkan di era demokrasi saat ini. Entah bagaimana dalam tataran prakteknya. Apakah pengambilan kebijakan yang paling bawah yaitu di tingkat desanya yang perlu diperbaiki terlebih dahulu ataukah langsung level teratasnya. 

Namun dalam sebuah tataran dan pelaksanaan pemerintahan sebuah negara tentunya tidak ada sedikit pun yang berkeinginan untuk menyengsarakan rakyatnya. Akan tetapi kadangkala yang sering disalahkan adalah level yang berada paling bawahnya yakni pemerintah tingkat desa. 

Dari sisi agama manusia adalah tempat luput salah dan dosa. Namun bukanlah manusia namanya apabila tidak pernah berdosa dan bukan manusia pula namanya yang selalu berbuat salah jadi dalam konteks keagamaan manusia yang telah berbuat dosa maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan dan bertaubat. Taubat dalam artian menjadikan dirinya lebih baik dari yang kemarin. 

Dalam keilmuan kebijakan juga dijelaskan dalam setiap tahapan selalu ada evaluasi dan evaluasi itulah yang dapat dijadikan sebagai sarana perbaikan terhadap program dan pelaksanaan yang selanjutnya.

Namun pada kenyataannya. Terkadang manusia lupa bahwa siapakah dirinya yang disebut dengan manusia. Manusia ya manusia bukanlah yang maha segalanya. Dan yang mempunyai ke mahaan adalah hanya sang Pencipta.

Kerusakan yang telah ada hendak segera dibuat pencegahan dan penangannya. Tentunya dengan menghijaukan kembali dan memfungsikan kembali hutan hutan kita yang telah terjarah. Agar fubgsi penyerap dan penahan air dapat terproses di sana. Semoga.