Indramayu Opini

Sosok  KH Juhadi Muhammad, adalah sebuah nama yang sudah asing lagi di kalangan para santri yang berada di Indramayu. Nama K.H. Juhadi bahkan mashurnya tidak hanya di Indramayu sampai di Jawa Barat hal itu dapat di buktikan dengan menjabatnya Kiai Juhadi sebagai Ketua Himasal Jawa Barat. Bahkan pernah mebcalonkan diri sebagai kandidat Ketua PWNU Jawa Barat pada Tahun 2019 dan dalam kancah nasional.  Sosok sebagai Saudagarnya K.H. Juhadi dikenal melalui usahanya sebagai saudagar ikan yang sekaligus sebagai Ketua Persaruan Para Saudagar Ikan se Indramayu. Selain itu K.H. Juhadi juga seorang pemimpin yang mampu memimpin PCNU selama 3 periode berturut turut mulai sejak Tahun 2006 hingga 2021 nanti. Nasab K.H. Juhadi Muhammad K.H. Juhadi Muhammad ini dalam kesehariamnya biasa di panggil dengan panggilan Kang Kaji Juadi di Kalangan Warga Nahdiyin Indramayu. KH Juhadi di Lahirkan di Desa Karanganyar Kecamatan Pasekan dari seorang ibunda Nyai Hj Rokhilah tepatnya pada tanggal 14 Janua...

  Ketika kita berkisah legenda tentang asal usul suatu tempat, sudah pasti akan muncul banyak versi dan kisah yang telah tertulis maupun tidak tertulis. Namun secara sosiologis kisah legenda terkadang sering dijadikan sebuah mitos yang selalu menjadi sesuatu yang dianggap sakral dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Tentunya Indramayu opini ingin pula mebyampaikan sebuah kisah tentang legenda asal usul desa nunuk ini sebagai dasar dan cikal bakal suatu tempat atau wilayah atau desa menurut versi yang dianggap layak dan memang pantas sebagai bahan rujukan ke bahan kajian tentang legenda desa nunuk di masa mendatang. Motif utamanya adalah membawa pesan moral yang selama ini menstatmenkan bahwa warga desa nunuk dalam tanda kutip. Untuk itu yuk simak dan baca kisah legenda asal usul Desa Nunuk yang menurut Indramayu Opini lebih mendekati kekebmaran dan layak untuk di kisahkan dan di baca dari waktu ke waktu oleh setiap generasi di masanya. Sumber utama rujukan kisah legenda ini da...

Indramayu, Indramayu Opini Online Puluhan perwakilan Majelis Wilayah Nahdlatul Ulama (MWCNU) Indramayu, Rabu (30/9), menyatakan sikap netral dalam Pilkada Indramayu 2020. Pernyataan itu dibacakan bersama di kediaman Ketua PCNU Kab Indramayu, KH Juhadi Muhammad. Dalam pernyataan bersama yang dipimpin oleh Ketua MWCNU Kabupaten Indramayu, Warnadi, pimpinan MWCNU se-Indrmayu menyatakan sepenuhnya mengesahkan surat perintah PCNU untuk bersikap netral dalam dukung mendukung di PILKADA Indramayu 2020 . “Pimpinan MWCNU di Kab Indramayu mendukung arahan PCNU Indramayu untuk netral pada Pilkada Indramayu 2020,” kata Warnady, “diikuti dengan kata“ siiaaappp ”oleh seluruh ketua MWCNU yang hadir saat itu. Sebelum pembacaan pernyataan bersama, pimpinan MWCNU berdialog dan berdiskusi dengan ketua PCNU dan beberapa pengurus PCNU, awalnya menanyakan apa maksud dari surat instruksi tersebut dan tujuannya mengingat terdapat perbedaan di lapangan. , Mafrukhin, mengatakan, pihaknya bingung dengan pidato i...

Indramayu, 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Indramayu memanggil seluruh warga Indramayu yang berusia minimal 25 Tahun pada saat pendaftaran dan memiliki pendidikan minimal SLTA sederajat untuk mendaftat sebagai Calon Pengawas TPS di masing masing TPS.  Adapun tatacara pemdaftaranya silahkan datang ke Panwaslu Kecamatan masing masing wilayah tempat tinggal calon PTPS untuk mendpatkan info lebih jelas tentang apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan serahkan pada saat pendaftaran  Pastinya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS adalah sebagai berikut : Syarat Pengawas TPS adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 4. Mempunyai integritas, berkep...

Indramayu, 27 September 2020 Indramayu dalam Tahapan kampanye Pilkada 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yang mengatur sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020. Ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi aturan tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi. Diantaranya sebagai berikut: 1. Pelanggar protokol kesehatan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 88 A menyatakan bahwa "setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan, wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pelaksanaan protokol kesehatan itu berlaku untuk kegiatan tatap muka langsung antara penyelenggara pemilihan dengan pemilih, pendukung pasagan calon dan pihak terkait lainnya; serta kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam...

  Cikedung jumat malam sabtu 25 September 2020 Panwasvam Cikedung mengawasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar uji publik daftar pemilih sementara (DPS) di Aula Kantor Kecamatan Cikedung. Uji publik  digelar di  kecamatan Cikedung dilakukan untuk melakukan sosialisasi sekaligus mendata  warga yang belum masuk dalam DPS. "Kami menyampaikan DPS yang sudah tercetak untuk diuji atau diumum kan lalu disosialisasikan barang kali di DPS ini masih ada warga atau pemilih yang belum terdaftar," pesan Ketua PPK Kecamatan Cikedung Sumarta, Sabtu (25/9/2020). Selain melakukan sosialisasi terkait data pemilih, Ketua Panwascam mengatakan, uji publik ini untuk memastikan warga terdaftar secara valid dan partisipasi masyarakat secara maksimal dengan cara membuka layanan secara maksimal di tiap tiap PPS bahkan setiap rumah tinggal personil PPS bisa dibuka tempat pelayanan masyarakat. Dia berharap, masyarakat bersikap lebih pro aktif mengenai DPS, jika ada data ganda a...

Batasan Alat Peraga Kampanye Pilkada Indramayu 2020 Indramayu, 26 September 2020 jumlah pembatasan APK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan tambahan batasan jumlah alat peraga kampanye (APK) yang dibuat secara mandiri oleh pasangan calon kepala daerah yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). KPU menyatakan kandidat diperbolehkan untuk mencetak APK maksimal 200 persen dari jumlah APK yang dicetak KPU. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman. Yang berbunyi : Jumlah alat peraga kampanye yang dibuat atau dicetak oleh pasangan calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, " bunyi pasal 61 huruf (b). Diketahui, angka itu mengalami peningkatan sebesar 50 persen bila diband...